Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Nomor 500.10.2.3/351/IV/DESDM-2026 tanggal 30 April 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Pembahasan PKKPR untuk WPR oleh Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Rapat pembahasan dipimpin oleh Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat selaku Sekretaris Forum Penataan Ruang (FPR) Provinsi Sumatera Barat, serta dihadiri oleh unsur perangkat daerah dan instansi terkait yang tergabung dalam Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan dilakukan guna meninjau kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana kegiatan pada wilayah pertambangan rakyat, sekaligus sebagai upaya sinkronisasi kebijakan penataan ruang dengan pengelolaan wilayah pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini diharapkan proses pemberian PKKPR untuk WPR dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi, serta mendukung tertib pemanfaatan ruang dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.