Rapat ini diselenggarakan sebagai langkah tindak lanjut konkret dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Senin, 25 Mei 2026. Fokus utama pembahasan kali ini adalah mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di lima wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman. Demi menjaga keselarasan kebijakan, agenda penting ini juga dihadiri oleh jajaran perwakilan Forum Penataan Ruang dari kelima kabupaten tersebut.

Dalam rapat ini, disepakati bahwa kelima pemerintah kabupaten terkait berkomitmen untuk segera memberikan informasi ruang secara mendalam terhadap masing-masing blok WPR yang telah direncanakan. Langkah ini diambil sekaligus sebagai upaya nyata sinkronisasi kebijakan penataan ruang dengan pengelolaan wilayah pertambangan agar seluruh aktivitas ke depan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui komitmen bersama ini, diharapkan kegiatan rapat khusus FPR Provinsi Sumatera Barat dapat melahirkan kepastian hukum yang jelas, mendorong legalitas usaha rakyat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.